 |
Bahkan, petani yang tadinya memiliki tanah sekarang berubah menjadi petani penggarap. Tanah-tanah petani tergerus oleh kekuatan kapital dari para pemilik modal. Akhirnya, petani menjadi kuli-kuli tani di tanah airnya.
"Kondisi demikian sangat memperihatinkan, karena jasa petani dan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan yang begitu besar sekarang terpinggirkan oleh kemajuan zaman. Petani dan rakyat belum menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya," kata Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Twedy Noviadi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 23/9).
Karena itu, kata Twedy, GMNI mendesak pemerintah melaksankan Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) No. 5/1960 sehingga rakyat Indonesia sejahtera. GMNI juga mendesak agar pemerintah dan DPR mencaput segala aturan yang bertentangan UU PA.
"Kita juga mendesak pemerintah untuk meredistribusi tanah-tanah terlantar kepada rakyat dan menempatkan pertanian rakyat sebagai soko guru pembangunan pertanian Indonesia," kata Twedy.
Selain itu, Twedi juga mendesak pemerintah agar menetapkan tanggal 24 September sebagai hari Tani Nasional dan menyelesaikan berbagai konflik agraria.
"Kita juga menolak RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan," demikian Twedy.
Sumber : Rakyat Merdeka Online, 23/9/2011, Laporan: Hendry Ginting)
0 komentar:
Posting Komentar